seputarjogja.id, Kulon Progo – Sebanyak 600 warga Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima bantuan sosial dalam kegiatan Bakti Kemerdekaan Bhayangkara untuk Negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Bakti Kemerdekaan Bhayangkara untuk Negeri ini digelar oleh Polres Kulon Progo bersama Polda DIY dan Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) DIY. Lokasi kegiatan dipusatkan di Dusun Sangon II, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, pada Rabu (09/10/2024).
Gerimis sempat mengguyur lokasi acara, tapi tidak menyurutkan antusias warga Sangon II ikut dalam kegiatan tersebut. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia tetap semangat dan terlihat ceria selama berlangsungnya acara.
Adapun dalam kegiatan ini, jajaran kepolisian menyalurkan bantuan paket sembako kepada 600 warga yang membutuhkan. Selain itu juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian mainan gratis kepada anak-anak dan pentas seni.
“Ada 3 kegiatan yang kami lakukan yaitu Bakti Sosial, Bakti Kesehatan, dan Bakti Nada,” ucap Kapolres Kulon Progo AKBP Wilson Pasaribu, saat ditemui di lokasi kemarin.
Wilson mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendinginkan suasana jelang berlangsungnya Pilkada 2024. Oleh karena itu, turut digelar deklarasi Pilkada yang damai, tentram dan jauh dari kampanye hitam.
Presidium Nasional FPMI Isti Sri Rahayu mengatakan deklarasi bersama warga Sangon II ini menjadi bagian dari upaya edukasi pihaknya agar Pilkada 2024 berlangsung lancar. Lewat deklarasi pihaknya mengajak masyarakat untuk menolak politik uang, politik identitas, dan kampanye hitam.
“Masyarakat juga diharapkan bisa menciptakan suasana aman dan kondusif selama Pilkada ini,” ujar Isti.
Dia menilai praktik politik uang, politik identitas dan kampanye hitam bisa mencederai demokrasi di Indonesia. Karena itu, deklarasi semacam ini sangat penting agar masyarakat tahu tentang bahanya praktik negatif dalam Pilkada.
“Kami berharap dari Pilkada 2024 ini bisa menghasilkan pemimpin publik terbaik yang sanggup menjalankan sistem pemerintahan berkualitas dan inklusif,” ucapnya.
