Yogyakarta, seputarjogja.id – Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nuryadi, menyoroti penanganan pandemi Covid-19. Nuryadi menilai Pemda DIY harus segera mengambil kebijakan strategis.
“Perlu percepatan kebijakan strategis yang diambil pemerintah daerah. Kecilnya serapan anggaran di bawah 50 persen mengindikasikan belum maksimalnya kebijakan strategis itu,” kata Nuryadi dalam keterangannya, Minggu 8 Agustus 2021.
Menurutnya, tanpa kebijakan strategis, kompromi politik dan ekonomi dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 hanya sebatas wacana di atas kertas yang tidak menyelesaikan masalah. Bahkan bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apalagi, pandemi yang telah berlangsung hampir dua tahun ini memengaruhi berbagai sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.
Seperti daerah lain, Nuryadi menyebut DIY mengalami dampak pandemi yang cukup signifikan, termasuk tingginya jumlah kematian.
“Pemerintah DIY bersama stakeholder berusaha mencari solusi strategis memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” kata politikus PDIP itu.
“Memang tidak bisa disangkal bagaimana sulitnya layanan kesehatan bekerja. Rumah sakit kesulitan memberikan tempat perawatan, belum lagi krisis oksigen,” lanjutnya.
Nuryadi menambahkan, sesuai tugas pokok dan fungsinya, DPRD DIY melakukan berbagai hal di antaranya kompromi politik anggaran. Selain itu, sektor ekonomi yang menjadi hajat hidup warga Yogyakarta juga harus dikompromikan melalui berbagai kebijakan, antara lain dalam bentuk bantuan bagi warga yang terdampak.
“Ini semua dimaksudkan untuk mendukung eksekutif melayani masyarakat,” tegasnya.
“Pemda DIY dituntut piawai, ibarat mengendalikan mobil paham kapan menginjak gas dan rem, berapa kecepatannya pada situasi seperti saat ini,” sambungnya.
Sesuai kewenangan, DPRD DIY akan melakukan pengawasan dan evaluasi supaya kinerja pemerintah daerah bisa dirasakan masyarakat. Komunikasi pusat dan daerah juga perlu digenjot lagi, termasuk masalah kekurangan vaksin.
“Kita akan melihat upaya strategis pemerintah daerah menghadapi persoalan vaksin ini,” kata Nuryadi.
Mengutip pendapat ahli epidemilog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, yang menyebutkan Indonesia diprediksi menjadi negara terakhir keluar dari krisis pandemi Covid-19 jika tidak ada kebijakan strategis, Nuryadi sepakat pendapat ini ada benarnya.
“Sektor kesehatan memang harus memperoleh perhatian lebih. Berbagai anggaran dikompromikan untuk memaksimalkan layanan kesehatan. Masyarakat masih menunggu kebijakan strategis pemerintah daerah terkait sektor ekonomi,” paparnya.
Artinya, sumber-sumber keuangan daerah dimaksimalkan walaupun penggunaannya tetap merujuk peraturan perundang-undangan.
“Dalam situasi saat ini sense of crisis perlu menjadi bagian pemikiran birokrasi, sehingga kebijakan strategis yang diambil tidak meninggalkan kesan lambat bahkan terlambat,” tandasnya.
Menurut Nuryadi, kebijakan strategis mengatasi pandemi juga bisa muncul dari kalangan masyarakat bawah, pengusaha, partai politik serta TNI dan Polri.
Dengan begitu pemerintah sebagai regulator mampu memainkan kebijakan strtegis itu disertai dukungan penuh.
“Sebaiknya pemerintah daerah menyediakan vaksin. Begitu pula bantuan sosial (bansos). Semua butuh gerak cepat,” imbuh Nuryadi.
