Yogyakarta, seputarjogja.id – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Yogyakarta meluncurkan Pendopo Aspirasi. Pendopo ini memiliki fungsi untuk membangun kebersamaan sekaligus sebagai ajang silaturahmi publik.
Soft launching Pendopo Aspirasi di Kantor DPD PKS Kota Yogya, Jalan Sidikin No.14 Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, ini digelar Rabu (24/2). Hadir anggota Komisi I DPR RI Sukamta yang sekaligus menggelar reses ataupun jaringan aspirasi.
Politikus PKS asal Daerah Pemilihan DIY itu mengapresiasi pendirian Pendopo Aspirasi.
“Ini seiring dengan tujuan pendirian PKS yaitu memberikan kemanfaatan yang besar-besarnya bagi bangsa Indonesia,” kata Sukamta, dalam keterangannya, Rabu 24 Februari 2021.
Dalam kesempatan jaring aspirasi itu Sukamta banyak menyampaikan terkait persoalan-persoalan terbaru yang sedang dihadapi bangsa seperti kemungkinan revisi UU ITE serta tentang kasus jual beli senjata di Papua Barat.
Sementara itu, Sekretaris DPD PKS Kota Yogya, Budi Wiyarno, menjelaskan keberadaan Pendopo Aspirasi sebagai tempat baru yang difungsikan untuk meluaskan titik sentuh masyarakat.
“Musda mengamanahkan perolehan suara PKS Kota Yogya ditargetkan 15 persen. Kami di DPD akan membuka titik-titik sentuh, pendopo ini bagian dari prototipe untuk memperluas titik sentuh PKS secara lebih luas,” kata Budi.
Target perolehan suara 15 persen kursi DPRD Kota Yogya adalah sebanyak 7 kursi dari total 40 kursi saat ini. Sementara itu sekarang PKS memiliki 5 kursi.
Jika target itu tercapai, maka akan mengantarkan PKS memiliki kursi Pimpinan DPRD Kota Yogya.
“Targetnya dapat pimpinan dewan. Apakah target itu realistis atau tidak? Insyallah akan kita realistiskan dalam program-program yang akan kita bahas di Muskerda, kami masih menunggu agenda itu, ” jelasnya.
Budi menambahkan, pendirian Pendopo Aspirasi bagian dari program untuk mengembangkan PKS. Menurutnya, pembukaan Pendopo Aspirasi sebagai langkah awal untuk lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat.
“Respons masyarakat jadi cukup bagus. Jadi kantor partai itu bukan sebagai kantor administratif yang hanya dihuni pengurus. Tapi sekaligus bisa digunakan untuk ruang kegiatan publik, untuk seluruh masyarakat bersama-sama membangun Indonesia lebih baik,” imbuhnya.
